GERBANGJATIM – Menyikapi kenaikan harga Pertamax, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya melihat adanya penyesuaian tersebut tidak serta merta menyebabkan kenaikan harga yang akan mengganggu daya beli masyarakat.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono mengatakan, BBM yang mengalami kenaikan harga adalah Pertamax yang merupakan bahan bakar non subsidi. Yang mana harganya akan mengalami penyesuaian secara berkala sesuai dengan harga minyak dunia.
“Pertamax itu bukan BBM subsidi. Yang subsidi itu Biosolar dan Pertalite,” kata Baktiono, Jumat (12/06/2026).
Sebagai BBM non subsidi, Pertamax memang banyak dipilih oleh masyarakat karena memiliki kandungan Ratio Octane Number (RON) lebih tinggi dibanding Pertalite, sehingga pembakaran mesin jadi lebih sempurna.
Dengan pembakaran yang lebih sempurna, dia mengatakan, tentu membuat kendaraan lebih irit dan hemat bahan bakar, dan juga membantu merawat mesin kendaraan agar lebih awet.
“Memang banyak warga memilih Pertamax karena RON-nya lebih tinggi,” tambah Baktiono.
Terkait efek kenaikan harga Pertamax, menurut dia, hal ini tidak otomatis membuat harga sektor transportasi dan distribusi barang menjadi lebih mahal. Dikarenakan tidak semua kendaraan operasional menggunakan BBM jenis Pertamax, justru banyak kendaraan yang menggunakan Pertalite karena memang harganya yang lebih murah.
“Tidak semua kendaraan operasional menggunakan BBM nonsubsidi tersebut. Apakah seluruh kendaraan angkutan menggunakan Pertamax? Kan tidak!” paparnya.
Banyak hal yang menjadi faktor naiknya barang dan jasa selain harga BBM. Apalagi penggunaan BBM subsidi sudah diatur hanya untuk kendaraan tertentu, seperti menggunakan barcode dari Pertamina. Oleh sebab itu masyarakat tidak perlu risau, untuk BBM bersubsidi pemerintah akan mempertahankan harga agar tidak terjadi kenaikan.
“Kenaikan harga jenis Pertamax tidak bisa langsung dijadikan alasan utama kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat,” ungkapnya.
Oleh sebab itu untuk mendukung data beli masyarakat ditengah kondisi ekonomi yang makin sulit, dirinya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memastikan setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar memudahkan masyarakat, khususnya dalam mengakses layanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar.
Di tengah kondisi ekonomi yang makin sulit, masyarakat membutuhkan layanan yang mudah diakses tanpa proses birokrasi yang berbelit-belit. Layanan yang sangat diperlukan antara lain adalah kesehatan dan bantuan sosial.
“Yang dibutuhkan masyarakat itu layanan yang mudah seperti kesehatan dan bantuan sosial. Kedua hal ini dapat membantu masyarakat ditengah tekanan ekonomi saat ini,” pungkasnya.
