GERBANGJATIM.COM – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Malang demo di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin sore (15/06/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa di Malang membentangkan spanduk bertuliskan “Indonesia Gawat Darurat” sebagai bentuk kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai tengah dihadapi bangsa.
Sejumlah isu menjadi sorotan dalam aksi tersebut, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penolakan terhadap dwi fungsi TNI-Polri. Massa aksi juga menyinggung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Brawijaya (UB) Muhammad Azhar Zidan mengatakan, aksi tersebut digelar karena mahasiswa menilai Indonesia sedang menghadapi berbagai krisis di sejumlah sektor.
Menurut dia, peserta aksi membawa lima tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah meningkatkan efisiensi dan transparansi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kedua, menuntut penurunan harga bahan pokok serta harga BBM yang dinilai semakin membebani masyarakat.
“Kami memandang jelas saat ini bahan pokok naik, harga BBM naik. Hal itu terjadi karena kegagalan negara dalam pengelolaan anggaran yang digelontorkan untuk proyek-proyek populis yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Tuntutan ketiga adalah penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP). Menurut mahasiswa, kedua program tersebut berpotensi membuka celah terjadinya praktik korupsi.
“Beberapa minggu yang lalu dibuktikan oleh kejaksaan. Korupsi besar-besaran, korupsi gila-gilaan. Saya hanya mengutip apa yang disampaikan Pak Prabowo, ‘Jika ikan kepalanya busuk, badan-badannya pun busuk’,” katanya.
Selain itu, mahasiswa juga menolak dwi fungsi TNI-Polri dan menuntut Presiden Prabowo-Gibran untuk menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia.
Di luar lima tuntutan tersebut, massa aksi juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang dinilai tidak tepat sasaran. Mereka menegaskan akan menggelar aksi dengan skala yang lebih besar apabila aspirasi yang disampaikan tidak mendapat respons dari pemerintah.
