GERBANGJATIM.COM – Proses penentuan nakhoda baru Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tuban periode 2026-2031 kini memasuki babak akhir.
Tujuh kandidat calon ketua resmi menuntaskan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) tahap kedua yang digelar Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB di Jakarta, Kamis (14/5/2026). Selangkah lagi, satu dari tujuh nama yang sudah menjalani proses seleksi akan dipilih untuk memimpin partai berlambang jagat dan sembilan itu lima tahun ke depan.
Ketujuh nama yang mengikuti tahapan krusial tersebut yakni Miyadi, Mirza Ali Manshur, Khozanah Hidayati, Fahmi Fikroni, Muhammad Mughni, Moh. Zuhri Ali, dan Mukson.
Seluruh kandidat kini tinggal menunggu keputusan resmi DPP PKB terkait penetapan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PKB Tuban yang dijadwalkan diumumkan pada Juni 2026 mendatang.
‘’Tahapan UKK ini menjadi perhatian serius di internal PKB. Sebab, proses seleksi tidak sekadar menilai popularitas figur, melainkan juga menguji kapasitas kepemimpinan, loyalitas ideologi partai, hingga kemampuan membangun organisasi yang lebih kuat dan dekat dengan masyarakat,’’ ujar Ketua DPC PKB Tuban Dr. HM. Miyadi, S.Ag, M.M, Kamis (14/5/2026) siang.
Menurut Miyadi, sebelumnya, para kandidat telah menjalani UKK tahap pertama di Universitas Negeri Malang pada April 2026 lalu. Sementara pada tahap kedua di Jakarta, materi pengujian lebih mendalam dengan fokus pada aspek kepartaian, strategi pengembangan organisasi, program kemasyarakatan, hingga kapasitas personal masing-masing kandidat.
‘‘Seluruh tahapan UKK merupakan bagian penting dalam menyiapkan kepemimpinan partai yang lebih berkualitas di tingkat daerah. Setelah UKK kedua ini tinggal menunggu penetapan DPP,” tambahnya.
Proses seleksi yang dilakukan DPP PKB, lanjut politisi asal Montong ini, menjadi momentum penting untuk memastikan calon pemimpin partai memiliki kesiapan secara kapasitas, ideologi, dan kemampuan organisasi.
UKK adalah momentum untuk memastikan bahwa kader yang nantinya mendapat amanah siap secara kapasitas, ideologi, maupun kemampuan organisasi.
‘’Semua kandidat diberi ruang yang sama untuk menyampaikan gagasan dan visi membangun PKB Tuban ke depan,” tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Tuban itu juga menegaskan, dinamika dalam proses pemilihan kepengurusan merupakan hal yang lumrah dalam organisasi politik. Meski demikian, ia meminta seluruh kader tetap menjaga soliditas dan kekompakan partai menjelang keputusan resmi dari DPP PKB.
“Siapa pun yang nantinya ditetapkan oleh DPP harus menjadi keputusan bersama yang dikawal dengan semangat kebersamaan. Fokus utama kami adalah bagaimana PKB Tuban semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat secara organisasi, dan mampu menghadirkan program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegasnya.
Miyadi optimistis mekanisme seleksi berjenjang yang diterapkan DPP PKB mampu melahirkan kepemimpinan yang progresif dan siap menghadapi tantangan politik ke depan, sekaligus menjaga tradisi perjuangan politik kerakyatan yang menjadi karakter PKB selama ini.
Sementara itu, Ketua DPP PKB Bidang Penguatan Organisasi, Eksekutif dan Legislatif Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Halim menegaskan bahwa UKK tahap kedua merupakan tindak lanjut dari proses assessment dan pengujian kompetensi yang telah dilakukan sebelumnya.
“UKK tahap dua ini adalah tindak lanjut dari UKK tahap satu berupa assessment dan menguji kompetensi. Pelaksanaannya dibagi menjadi lima tahap mulai tanggal 11 sampai 15 Mei 2026,” ujar Gus Halim di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.
Menurutnya, seluruh calon diuji langsung oleh pengurus inti DPP PKB mulai dari komitmen perjuangan partai, visi-misi kepemimpinan, kapasitas organisasi, hingga profesionalitas.
“Mereka diuji langsung oleh pengurus inti DPP PKB mulai dari komitmen perjuangan partai, visi-misi kepemimpinan, kapasitas organisasi, hingga sisi profesionalitas,” katanya.
Ia menegaskan, UKK menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh pemimpin PKB memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, loyal terhadap ideologi partai, serta mampu menjawab tantangan politik dan kebutuhan masyarakat.
“Partai membutuhkan pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga mampu bekerja, menggerakkan kader, serta hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.
Melalui proses UKK tersebut, DPP PKB berharap lahir kepemimpinan partai yang semakin kuat, modern, dan mampu menjadi motor perjuangan politik kerakyatan, khususnya di Pulau Jawa yang selama ini menjadi basis utama PKB.
